• Kamis, 19 Mei 2022

Peringati 59 Tahun Perjanjian New York, AMP Gelar Aksi Pernyataan Sikap

- Minggu, 15 Agustus 2021 | 23:57 WIB
Salah satu peserta aksi memegang poster 'Bebaskan Viktor Yaime' pada peringatan 59 tahun perjanjian New York Agreement di Gedung Merdeka, Bandung (15/08/21).  (Foto: Arie Afrizal)
Salah satu peserta aksi memegang poster 'Bebaskan Viktor Yaime' pada peringatan 59 tahun perjanjian New York Agreement di Gedung Merdeka, Bandung (15/08/21). (Foto: Arie Afrizal)

KULTURNATIV.COM – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama Front Rakyat Indonesia menggelar aksi pernyataan sikap dalam rangka memperingati 59 Tahun The New York Agreement bagi rakyat Papua, sekaligus melawan rasisme, dan menuntut pembebasan Viktor Yeimo yang bertempat di Gedung Merdeka, Minggu (15/08).

Rakyat Papua merasa tidak pernah dilibatkan dalam beberapa perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, salah satunya perjajian The New York Agreement pada 15 Agustus 1961 antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda serta Amerika Serikat sebagai pihak penyelenggara.

Selain itu pada 30 September 1962 diselenggarakan pula perjanjian The Secret Roma Agreement, di mana perjanjian-perjanjian mengenai operasi militer di bawah pimpinan Suharto tersebut dinilai ilegal oleh rakyat Papua-Barat">Papua Barat, serta merasa tidak diberi keadilan, karena tidak ada satu pun dari perjanjian yang dilakukan melibatkan rakyat asli Bangsa Papua-Barat">Papua Barat.

Merujuk Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ketimpangan yang dialami, justru tidak berdampak baik bagi rakyat Papua. Karena UU tersebut disahkan pada Tahun 2021 secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia tanpa ada aspirasi rakyat Papua-Barat">Papua Barat.

“Sejak diberlakukannya Otsus tersebut, rakyat Papua tidak pernah mendapatkan perlakuan khusus. Adanya perlakuan khusus pun hanya sebatas pengiriman pasukan militer secara besar-besaran ke tanah Papua-Barat">Papua Barat,” ungkap rilis yang diterima. 

Rakyat Papua-Barat">Papua Barat menilai Otsus tidak bisa memproteksi masyarakat adat Papua-Barat">Papua Barat dari perampasan tanah demi kepentingan investasi. Tidak dijalankannya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadi amanah dalam Undang-Undang Otsus, serta tidak adanya upaya untuk mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang masih terjadi dan terus bertambah hingga saat ini menjadikan sederet masalah di Papua tidak kunjung tuntas.

Dalam rangkaian aksi tersebut, AMP menyatakan beberapa sikap politik yang ditujukan kepada Rezim Jokowi-Ma’ruf Amin, Belanda, Amerika Serikat, dan PBB. Terdapat sepuluh poin pernyataan sikap AMP yang diserukan kepada seluruh Rakyat Papua-Barat">Papua Barat untuk bersatu dan berjuang bersama dalam merebut pembebasan Nasional.

“Pencapaian aksi kami, kami selalu tuntut bahwa Amerika, Belanda, Indonesia dan PBB yang merupakan orang ketiga atas perjanjian itu, kami tuntut untuk mengakui bahwa apa yg dilaksanakan pada 15 agustus 1961, perjanjian New York itu adalah ilegal, dan itu adalah awal mula penjajahan di atas tanah Papua,” kata Pilomo, Humas AMP.

Pilomo juga menyatakan bahwa AMP terus melakukan kampanye di luar aksi peringatan perjanjian New York. Kampanye itu ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menyadari bahwa saat ini rakyat Papua sedang merasakan penjajahan yang dilakukan Negara Indonesia.  

Halaman:

Editor: Faris Fakhriansyah

Tags

Terkini

Terpopuler

X