• Minggu, 14 Agustus 2022

Pemohon JR UU Minerba Alami Tindakan Represif dan Minta Haknya

- Selasa, 10 Agustus 2021 | 14:15 WIB
Gambar ilustrasi.
Gambar ilustrasi.

KULTURNATIV.COM - Setahun disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batubara (UU Minerba) memakan korban kriminalisasi hingga tindakan represif aparat kepada masyarakat di Banyuwangi salah satunya; Nur Aini.

Hal tersebut diutarakan oleh penasehat atau kuasa hukum penggugat Lasma Natalia saat digelarnya sidang perdana judicial review UU Minerba di Jakarta, Senin (9/8/2021) siang secara daring. 

"Tindakan represi oleh aparat kepolisian karena pemohon III bersama warga memperjuangkan penolakan tambang," ucap Lasma.

Selain adanya tindakan represif yang terjadi tahun 2020 lalu di Banyuwangi, Nur Aini yang sekaligus merupakan salah satu pemohon menjelaskan merasakan betul kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan di daerahnya.

“Tahun 2016 pernah banjir lumpur. Sampai jebol mencemari laut juga, sampai (berwarna) hitam. Kalau kemarau gak pernah kering dulunya, tapi kemarin sudah kering. Ini terjadi sudah dua tahun terakhir. Kalau pertambangan terus terjadi, ini kan makin parah. Kita hidup itu butuh tempat.” tambahnya.

Salah satu pengaju judicial review UU Minerba lain dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Pradama Rupang mengatakan dalam UU Minerba telah mensyaratkan tidak ada perubahan kawasan selain pertambangan.

“90% daratan kaltim itu tambang, nah itu bencana, itu bencana besar, kita bicara tentang keselamatan warga,” ucap Pradama saat Konferensi Pers Pasca Sidang Perdana JR melalui kanal youtube WAHLI Nasional, Senin (9/8/2021).

BACA JUGA: Mengubah Stigma Anak Jalanan di Kota Bandung

Kuasa hukum pemohon dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mengatakan terdapat beberapa catatan salah satunya; frasa peran serta pemerintahan daerah sehingga berdampak kepada seluruh pasal didalamnya hilang.

Halaman:

Editor: Java Anggara

Tags

Terkini

Terpopuler

X