• Kamis, 2 Desember 2021

Sidang JR UU Minerba Ditunda, Lasma: Presiden Tidak Menganggap Serius

- Kamis, 7 Oktober 2021 | 18:18 WIB
Hakim Anwar Usman dalam sidang JR UU Minerba yang ditunda. Kamis. 7 September 2021. (Tangkapan layar dari outube: Mahkamah Konstitusi RI) 
Hakim Anwar Usman dalam sidang JR UU Minerba yang ditunda. Kamis. 7 September 2021. (Tangkapan layar dari outube: Mahkamah Konstitusi RI) 

KULTURNATIV.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melanjutkan. Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Menanggapi hal itu, Lasma Natalia penasehat hukum dari Tim Advokasi UU Minerba #BersihkanIndonesia mengatakan penundaan ini adalah bukti bahwa Presiden Jokowi dan DPR tidak menganggap serius kesalahan fatal pada UU Minerba.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman mengatakan sidang uji materil UU Minerba pada Kamis, 7 Oktober 2021 ditunda karena satu di antara dua subjek dalam agenda persidangan yakni pihak DPR tidak hadir. Kepada hakim MK, Jokowi melalui kuasa hukum pemerintah lalu mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menunda persidangan. Sidang akan kembali dilaksanakan pada Senin, 8 November 2021 pukul 11.00 WIB dengan agenda yang sama.

Baca Juga: Sidang Lanjutan Permohonan JR UU Minerba Masih Menggantung

"Jadi agenda hari ini sebenarnya untuk mendengar keterangan presiden dan DPR, tidak bisa dilanjutkan karena DPR tidak hadir, dan kuasa presiden meminta penundaan sidang," kata Anwar disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis, 07 Oktober 2021.

Lasma mengatakan bahwa presiden seharusnya merespons dengan cepat dan serius upaya hukum yang dilakukan warga. Sebab undang-undang tersebut telah menghilangkan hak perlindungan hukum bagi warga dan lingkungan dari dampak kerusakan industri pertambangan.

“Di saat presiden meminta penundaan, di saat itulah regulasi tersebut terus dimanfaatkan oleh elit pebisnis tambang untuk mengabaikan dampak lingkungan juga hak warga. Sementara secara substansi, banyak pasal dalam UU Minerba ini yang bertentangan dengan aturan hukum. Kami juga menyesalkan DPR yang memilih tidak hadir dan meletakan proses hukum ini bukan prioritas mereka,” kata Lasma dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 07 Oktober 2021.

Baca Juga: Pemohon JR UU Minerba Alami Tindakan Represif dan Minta Haknya

UU Minerba digugat dua warga dari Banyuwangi Jawa Timur dan Sungai Liat Bangka Belitung tepat ketika Presiden Jokowi berulangtahun yang ke-60. Selain warga, JR ini juga diajukan oleh WALHI Eksekutif Nasional dan JATAM Kaltim yang selama ini mendampingi dan membela masyarakat dari dampak industri ekstraktif pertambangan baik hulu maupun di hilir.

Ada sembilan pasal dalam UU Minerba 2020 yang diajukan kepada hakim dengan harapan dicabutnya regulasi ini. Karena sangat berbahaya bagi keselamatan rakyat yang selama ini telah menjadi korban praktik melanggar hukum dari pebisnis tambang.

Halaman:

Editor: Syarif Pulloh Anwari

Tags

Terkini

X